Oleh : Aditya Akbar )*
Pelaksanaan Indonesia Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) menjadi momentum penting untuk menguatkan kolaborasi antara DPR RI dan parlemen negara di Kawasan Pasifik. Tidak saja menjadi ajang pembahasan percepatan pembangunan, namun forum tersebut juga membuka komunikasi dan dialog Indonesia dengan negara pasifik dalam menjelaskan isu-isu pembangunan di Papua.
Indonesia kembali menjadi tuan rumah pertemuan penting, yakni Indonesia Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) yang Kedua. Acara ini digelar di Jakarta pada 24-26 Juli 2024. Pertemuan tersebut menjadi sebuah langkah yang menegaskan komitmen Indonesia dalam memperkuat hubungan dengan negara-negara di kawasan Pasifik. Oleh karena itu, pertemuan ini merupakan momen penting yang patut mendapat perhatian lebih, mengingat signifikansi bagi Indonesia dan negara-negara Pasifik lainnya.
Sidang IPPP Kedua tahun 2024 mengambil tema “Partnership for Prosperity: Fostering Regional Connectivity and Inclusive Development.” Adapun negara-negara yang diundang dalam Sidang IPPP Kedua tahun 2024 antara lain Cook Islands, Micronesia, Fiji, Indonesia, Kiribati, Marshall Islands, Nauru, Niue, Palau, Papua Nugini. Selain itu, terdapat pula negara Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, serta teritori Prancis French Polynesia dan Kaledonia Baru.
IPPP kedua ini menjadi platform yang krusial untuk mempererat kerjasama parlementer antara Indonesia dan negara-negara Pasifik. Dengan partisipasi yang melibatkan anggota parlemen dari berbagai negara, pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat diplomasi parlementer dan meningkatkan pemahaman antarnegara. Melalui forum ini, berbagai isu penting yang menyangkut kawasan Pasifik dapat dibahas secara mendalam, termasuk masalah ekonomi, lingkungan, dan keamanan.
Dalam pertemuan pertama IPPP yang diadakan pada periode sebelumnya, berbagai kesepakatan telah dicapai yang berfokus pada peningkatan kerjasama di berbagai bidang. Pertemuan kedua ini diharapkan dapat melanjutkan dan memperluas kesepakatan-kesepakatan tersebut, serta mencari solusi konkret untuk tantangan yang dihadapi bersama. Selain itu, forum ini juga menjadi ajang untuk memperkuat peran Indonesia sebagai pemimpin di kawasan Pasifik.
Pertemuan IPPP kedua ini juga berfungsi sebagai wadah untuk bertukar pandangan dan pengalaman terkait dengan pengembangan kebijakan publik yang efektif. Dalam konteks ini, para anggota parlemen dapat saling belajar dari keberhasilan dan tantangan yang dihadapi oleh negara-negara lain. Dengan demikian, pertemuan ini tidak hanya mempererat hubungan diplomatik, tetapi juga meningkatkan kapasitas institusi parlementer di masing-masing negara.
Indonesia memiliki kepentingan strategis yang besar dalam memperkuat hubungan dengan negara-negara Pasifik. Kawasan ini memiliki potensi ekonomi yang signifikan dan merupakan pasar yang menjanjikan bagi produk-produk Indonesia. Selain itu, hubungan yang erat dengan negara-negara Pasifik juga penting dalam konteks keamanan regional. Kerjasama yang baik dapat membantu dalam menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan ini, yang pada akhirnya akan berdampak positif bagi Indonesia.
Selain itu, pertemuan ini juga menjadi momentum untuk mengangkat isu-isu global yang berdampak pada kawasan Pasifik. Perubahan iklim, misalnya, merupakan salah satu isu yang sangat relevan dan membutuhkan kerjasama internasional untuk mengatasinya. Negara-negara di kawasan Pasifik seringkali menjadi yang paling terdampak oleh perubahan iklim, dan melalui IPPP, Indonesia dan negara-negara lainnya dapat mencari solusi bersama untuk menghadapi tantangan ini.
Dalam pertemuan ini, diharapkan juga akan ada pembahasan mengenai isu-isu lain seperti perdagangan, investasi, dan pengembangan infrastruktur. Kerjasama di bidang perdagangan dan investasi sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan Pasifik. Sementara itu, pengembangan infrastruktur yang memadai akan membantu dalam meningkatkan konektivitas dan integrasi ekonomi antarnegara di kawasan ini.
Tidak hanya seputar pembangunan, pertemuan IPPP Kedua tahun 2024 ini juga diharapkan dapat mempertemukan Indonesia dengan negara-negara Melanesian Spearhead Group (MSG). Menurut, Ketua Badan Kerja sama Antar Parlemen (BKSAP) Fadli Zon sejumlah negara yang akan diundang dalam MSG tersebut meliputi Papua Nugini, Fiji, Solomon Island, dan Vanuatu. Menurutnya hal itu penting dilaksanakan guna membahas berbagai isu-isu aktual terkait wilayah Indonesia bagian timur, termasuk Papua.
Sebagai informasi, MSG dibentuk pada tahun 1988 dan bertujuan mempromosikan dan memperkuat hubungan perdagangan antar anggota, pertukaran budaya Melanesia, tradisi dan nilai, persamaan kedaulatan, serta kerja sama teknik guna mencapai pertumbuhan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, good governance, dan keamanan.
Di tempat terpisah, Ketua DPR Puan Maharani menjelaskan IPPP miliki tujuan positif di berbagai bidang, termasuk kemitraan di bidang maritim. Dengan adanya kemitraan tersebut, maka diharapkan target-target pembangunan di Indonesia dan negara pasifik dapat tercapai. Ketua DPR itu juga menekankan pentingnya kerja sama stabilitas kawasan agar pembangunan inklusif dapat tercapai.
Sementara itu, Kepala Biro Umum Setjen DPR RI Rudi Rochmansyah mengungkapkan bahwa pihaknya sudah memperketat keamanan, khususnya di pintu gerbang. Selain itu DPR juga telah menyiapkan penyambutan di pintu masuk bagi para delegasi asing.
Melalui IPPP, Indonesia dapat menunjukkan kepemimpinan dan kontribusinya dalam menciptakan kawasan yang lebih stabil, makmur, dan berkelanjutan. Pertemuan ini juga menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya di kancah internasional dan menunjukkan komitmennya dalam menjalin hubungan yang baik dengan negara-negara di kawasan Pasifik. Oleh karenanya, dibutuhkan dukungan bersama agar acara tersebut dapat berjalan aman dan sukses.
)* Penulis adalah pengamat hubungan luar negeri