Merajut Persatuan Pasca Pilkada 2024: Saatnya Fokus pada Pembangunan
JAKARTA – Pasca gelaran Pilkada Serentak 2024, semangat persatuan kembali digaungkan oleh berbagai pihak. Momen ini menjadi pengingat bahwa demokrasi tidak hanya tentang kontestasi, tetapi juga tentang keberanian menerima hasil dengan sikap dewasa dan bertanggung jawab. Seruan untuk merajut kebersamaan di tengah masyarakat yang sempat terpolarisasi muncul dari tokoh-tokoh bangsa yang menekankan pentingnya bersatu demi…
Mengapresiasi Pelaksanaan Pilkada Berjalan Lancar, Tertib dan Tanpa Konflik
Oleh: Andi Ramli Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak (Pilkada Serentak 2024) telah menunjukkan bukti kematangan demokrasi Indonesia. Proses pemilihan kepala daerah yang berlangsung di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota berjalan dengan lancar, meskipun ada sejumlah tantangan yang dihadapi. Tidak hanya dalam hal pengaturan logistik dan teknis pemilu, tetapi juga dalam menjaga kedamaian serta…
Bersama Perangi Judi Online: Kesadaran Publik Jadi Pilar Penting Untuk Lindungi Masyarakat
Jakarta – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tegas berkomitmen akan menindak para pelaku hingga bandar judi online (judol). Kesadaran akan bahaya Judi Online dinilai sangat penting dalam memberantas praktik haram tersebut hingga ke akarnya. Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal mengajak masyarakat turut serta dalam memerangi judi online. “Judi online…
Pemerintah Ajak Kolaborasi Pihak Swasta Berantas Judi Online
Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengajak perusahaan digital untuk bersinergi dalam memberantas aktivitas judi online yang semakin marak di Indonesia. Menteri Komdigi, Meutya Hafid, menyerukan peran aktif GoTo Group dalam moderasi konten dan kampanye literasi digital. “GoTo, yang menaungi platform seperti TikTok dan Tokopedia, perlu mengambil langkah konkret untuk memoderasi konten,…
Masyarakat Harus Waspada Perangkap Judi Online Berkedok Game
Oleh: Aldo Setiawan Fikri* Fenomena judi online di Indonesia telah berkembang menjadi ancaman serius, terutama karena banyak di antaranya menyamar sebagai game biasa di smartphone. Data menunjukkan bahwa 8,8 juta orang di Indonesia bermain judi online, dengan mayoritas di antaranya adalah anak muda. Hal ini menimbulkan kekhawatiran besar terhadap masa depan generasi penerus bangsa. Menurut…
Pemerintah Pastikan Blokir Judi Online di Semua Platform Digital
Oleh: Sani Ansari )* Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Indonesia terus memperkuat upaya pemberantasan judi online (judol) di berbagai platform digital dengan langkah-langkah tegas yang mencakup pemblokiran konten, situs, dan akun-akun media sosial yang terlibat dalam aktivitas ilegal tersebut. Sejak 2017 hingga 10 Desember 2024, Komdigi telah berhasil menanggulangi lebih dari 5,3 juta konten judi…
Di Bawah Kepemimpinan Presiden Prabowo, IKN Jadi Harapan Baru Perekonomian Kalimantan Timur
Jakarta – Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menghadirkan harapan baru bagi perekonomian Kalimantan Timur dan wilayah Indonesia Timur melalui pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Proyek IKN ini diharapkan tidak hanya menjadi pusat pemerintahan baru tetapi juga sebagai magnet penggerak ekonomi di kawasan sekitar. Mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago, menegaskan pentingnya fungsi IKN sebagai…
Menuju IKN sebagai Kota Berbasis Teknologi di Era Kepemimpinan Prabowo-Gibran
Oleh Ariani Yudhistira )* Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan simbol transformasi Indonesia menuju masa depan yang berkelanjutan dan berbasis teknologi. Di era kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, visi IKN sebagai kota global berbasis teknologi semakin nyata dengan dukungan dari berbagai pihak, baik domestik maupun internasional. Pemerintah, melalui kerja sama strategis dengan negara mitra…
Penyesuaian PPN 1 Persen Datangkan Manfaat Besar untuk Masyarakat
JAKARTA — Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menunjukkan komitmen kuat terhadap kesejahteraan rakyat melalui kebijakan penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1 persen. Kebijakan tersebut diyakini mendatangkan manfaat besar yang kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan dan pemberdayaan sosial. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, Dwi Astuti, menegaskan bahwa…
Kebutuhan Pokok Tak Terdampak, Penyesuaian PPN 1 Persen Berpihak pada Rakyat
Oleh : Vania Salsabila Pratama )* Penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% yang akan diberlakukan mulai 1 Januari 2025 menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperkuat stimulus ekonomi tanpa membebani rakyat. Dalam kebijakan tersebut, kebutuhan pokok masyarakat tetap dibebaskan dari PPN, sehingga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah tetap terjaga dengan baik. Langkah ini menegaskan…