Oleh: Samuel Wanimbo
Percepatan pembangunan Papua telah menjadi salah satu agenda prioritas pemerintahan Presiden Jokowi dalam dua periode pemerintahannya. Hal tersebut tentu saja perlu mendapat apresiasi dari semua pihak karena kebijakan tersebut diambil untuk memastikan bahwa pembangunan di wilayah ini tidak hanya berjalan sesuai rencana tetapi juga berkesinambungan dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat setempat.
Presiden Jokowi memiliki perhatian besar bagi pembangunan Papua. Salah satunya dengan adanya program Papua Youth Creative Hub (PYCH) yang digagas oleh Badan Intelijen Negara (BIN) sebagai hasil terjemahan perintah Presiden Jokowi untuk memeratakan pembangunan dan memberdayakan generasi muda, khususnya di wilayah Papua. Selain itu, juga terdapat safari yang dilakukan oleh Penjabat Wali Kota Jayapura, Christian Sohilait, ke sejumlah kelurahan dan kampung. Melalui langkah ini, pemerintah tidak hanya memantau kemajuan pembangunan, tetapi juga menyerap aspirasi dari masyarakat serta para pelayan publik seperti tenaga kesehatan dan guru.
Langkah ini merupakan wujud nyata dari pembangunan yang berbasis aspirasi lokal, di mana suara masyarakat menjadi pedoman utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan.
Dalam konteks ini, Sohilait menegaskan pentingnya memantau langsung jalannya program pembangunan di berbagai daerah. Seperti yang diungkapkannya saat melakukan safari ke Kelurahan Trikora dan Angkasapura, pembangunan di dua kelurahan tersebut telah mencapai 70 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Papua sedang dalam jalur yang tepat menuju percepatan pembangunan.
Namun, yang menarik dari langkah ini bukan hanya hasil pembangunan fisik, tetapi juga bagaimana pemerintah daerah merespons tantangan-tantangan yang dihadapi masyarakat. Dalam safari tersebut, selain memastikan jalannya pembangunan, Sohilait juga mengajak para pegawai untuk tetap fokus pada pelayanan masyarakat, termasuk menangani isu-isu krusial seperti bencana banjir dan pengelolaan sampah.
Percepatan pembangunan di Papua bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga tentang bagaimana pemerintah memastikan bahwa semua layanan publik dapat diakses oleh masyarakat secara efektif dan tepat sasaran. Dalam safari tersebut, Sohilait menekankan pentingnya peran tenaga kesehatan di puskesmas serta para guru di sekolah-sekolah dalam mendukung pembangunan yang holistik.
Hal ini sejalan dengan gagasan bahwa suatu kota hanya bisa berkembang jika pelayanan publik berjalan cepat dan tepat. Pembangunan yang hanya fokus pada fisik tanpa memperhatikan kebutuhan sosial dan pelayanan masyarakat hanya akan menghasilkan pembangunan yang timpang.
Lebih jauh lagi, Sohilait juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas sosial dan politik, terutama menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Dalam kunjungannya ke berbagai kelurahan dan kampung, ia mengingatkan betapa pentingnya memastikan persiapan pemilu berjalan lancar.
Data yang akurat mengenai jumlah tempat pemungutan suara (TPS) dan jumlah pemilih di setiap daerah menjadi salah satu fokus utamanya. Dengan memastikan kesiapan ini, pemerintah daerah berupaya meminimalkan potensi konflik dan gangguan yang dapat menghambat jalannya pembangunan.
Di sisi lain, upaya mempercepat pembangunan Papua juga diperkuat oleh inisiatif pemerintah provinsi dalam memperbaiki kualitas data yang digunakan untuk perencanaan pembangunan. Pada September 2024, Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama Badan Pusat Statistik (BPS) menggelar Focus Group Discussion (FGD) tentang Penyusunan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggunakan metode Chain Volume Measure (CVM).
Penjabat Sekretaris, Daerah Anwar Harun Damanik menegaskan bahwa langkah strategis ini bertujuan untuk memperkuat fondasi pembangunan ekonomi Papua Tengah dengan mengacu pada data yang lebih akurat dan terukur.
CVM sendiri merupakan metode inovatif yang memungkinkan pemerintah untuk mengukur pertumbuhan ekonomi secara lebih tepat dengan memperhitungkan perubahan volume dan harga dari waktu ke waktu.
Inisiatif ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya bergerak dengan semangat pembangunan fisik, tetapi juga memperkuat aspek perencanaan dan analisis ekonomi. Data yang akurat sangat diperlukan untuk merumuskan kebijakan yang tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi di lapangan.
Dalam hal ini, koordinasi antara pemerintah daerah, BPS, dan seluruh instansi terkait sangat diperlukan untuk memastikan bahwa hasil yang didapatkan dari penerapan metode CVM benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi di Papua Tengah.
Pembinaan statistik sektoral juga menjadi fokus utama dalam FGD tersebut. Statistik sektoral berperan penting dalam memberikan gambaran yang lebih rinci tentang perkembangan setiap sektor ekonomi di Papua.
Tanpa adanya data sektoral yang akurat, pemerintah akan kesulitan dalam merancang kebijakan yang tepat sasaran. Oleh karena itu, kolaborasi antara BPS, dinas sektoral, dan para pelaku ekonomi di Papua Tengah menjadi kunci dalam memastikan bahwa kebijakan yang diambil berdasarkan data yang valid dan relevan.
Meski pemerintah telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk mempercepat pembangunan Papua, tantangan di lapangan tetap ada. Salah satu tantangan terbesar adalah kesenjangan geografis dan akses yang terbatas ke daerah-daerah terpencil.
Papua dengan topografinya yang beragam, memiliki banyak daerah yang sulit dijangkau, sehingga membutuhkan pendekatan yang lebih inovatif dalam pembangunan infrastruktur maupun pelayanan publik. Selain itu, persoalan sosial seperti konflik horizontal dan ketimpangan ekonomi juga menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah.
Membangun Papua bukanlah pekerjaan yang mudah, tetapi dengan semangat kolaborasi, inovasi, dan keberlanjutan, Papua memiliki peluang besar untuk berkembang pesat. Pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan perlu terus bersinergi untuk memastikan bahwa pembangunan di Papua tidak hanya berjalan cepat, tetapi juga berkelanjutan dan sesuai dengan konteks lokal.
Mari kita dukung pembangunan Papua yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berbasis data akurat untuk masa depan yang lebih cerah.
*) Pengamat Ekonomi Wilayah Timur Indonesia – Pusat Kajian Ekonomi Tanah Papua
