Oleh: Ensy Wamena
Pemerintahan Presiden Jokowi terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan keadilan sosial di Papua melalui serangkaian langkah pembangunan yang nyata dan berkelanjutan. Dengan fokus pada pengembangan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi lokal, dan pelestarian budaya, Papua tidak hanya menjadi lebih terintegrasi dengan wilayah lain di Indonesia, tetapi juga semakin berdaya dalam mengelola potensi sumber daya yang dimilikinya.
Upaya ini membuktikan bahwa pembangunan yang merata dan inklusif adalah kunci untuk mencapai kesejahteraan bersama, terutama di daerah-daerah yang selama ini kurang tersentuh pembangunan.
Pengembangan desa wisata di Papua Selatan, terutama di Kabupaten Merauke, bukan hanya sekadar program pembangunan fisik, melainkan juga sebuah upaya strategis untuk menciptakan keadilan sosial yang lebih luas. Desa-desa yang kaya akan potensi alam, budaya, dan kearifan lokal menjadi fokus utama dalam rencana ini.
Dengan menggandeng masyarakat setempat, pemerintah berharap dapat menciptakan ekosistem pariwisata yang inklusif, di mana setiap elemen masyarakat bisa berperan serta dan merasakan manfaat ekonomi yang berkelanjutan.
Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam sebuah forum di Kabupaten Merauke menekankan bahwa Kabupaten Merauke, dengan segala kekhasan dan potensi yang dimilikinya, memiliki peluang besar untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata yang menawarkan pengalaman unik bagi wisatawan.
Tren pariwisata saat ini menunjukkan bahwa wisatawan tidak lagi hanya mencari tempat-tempat indah, tetapi juga pengalaman otentik yang memungkinkan mereka berinteraksi dengan budaya lokal. Oleh karena itu, desa-desa di Merauke dengan kekayaan alam dan budayanya dapat menjadi daya tarik utama yang mampu bersaing di pasar pariwisata global.
Rerie, sapaan akrab Lestari Moerdijat, menambahkan bahwa pemerintah pusat dan daerah perlu memiliki komitmen kuat (political will) untuk mengembangkan desa wisata di Merauke. Ini termasuk menyediakan infrastruktur yang memadai, pelatihan bagi masyarakat lokal, serta promosi yang tepat agar desa-desa ini dikenal lebih luas.
Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan desa wisata juga menjadi kunci penting untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi yang dihasilkan benar-benar dirasakan oleh penduduk setempat.
Sebagai bagian dari rencana besar ini, Merauke tidak hanya diandalkan dari segi keunikan alam dan budayanya, tetapi juga dari posisinya sebagai titik nol Indonesia bagian timur. Titik Nol Merauke, yang dikenal hampir oleh seluruh masyarakat Indonesia melalui lagu patriotik “Dari Sabang sampai Merauke,” bisa menjadi magnet tersendiri bagi wisatawan untuk datang dan mengenal lebih dalam tentang Merauke serta desa-desa di sekitarnya.
Namun, pengembangan desa wisata ini tentu saja tidak tanpa tantangan. Infrastruktur yang masih terbatas, aksesibilitas yang sulit, dan kurangnya sumber daya manusia yang terampil menjadi beberapa hambatan yang harus diatasi.
Di sinilah peran pemerintah menjadi sangat krusial. Selain dukungan infrastruktur, perlu ada kebijakan yang proaktif dalam mendukung pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat lokal agar mereka siap dan mampu mengelola serta mengembangkan potensi desa wisata yang ada.
Di sisi lain, Papua Barat juga menunjukkan langkah-langkah strategis dalam memajukan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Pj Gubernur Papua Barat, Ali Baham Temongmere, dalam Forum Desentralisasi Asimetris Indonesia (Fordasi) 2024, mengungkapkan bahwa Papua Barat memiliki potensi hayati yang luar biasa, seperti kopi dan kakao berkualitas tinggi, yang dapat dikembangkan sebagai komoditas unggulan.
Selain itu, Ali juga menyoroti potensi wisata religi yang ada di Papua Barat, yang menjadi pintu masuk bagi agama-agama samawi di Papua. Potensi ini tidak hanya menambah keberagaman daya tarik wisata di Papua Barat, tetapi juga memperkuat semangat kebangsaan melalui kekuatan spiritual yang ada di daerah tersebut.
Inovasi teknologi juga menjadi salah satu fokus pemerintah Papua Barat dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Pengembangan Sistem Aplikasi SAIK+ yang dilakukan di Papua Barat, misalnya, merupakan upaya untuk meningkatkan akurasi data di kampung dan kelurahan.
Data yang lebih akurat ini sangat penting untuk mendukung administrasi pemerintahan, perencanaan pembangunan, peningkatan layanan dasar, dan pengembangan ekonomi daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat di tingkat akar rumput.
Tidak hanya itu, layanan perizinan di Papua Barat juga telah mengalami peningkatan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang mengimplementasikan e-Pace, sebuah sistem perizinan elektronik yang diharapkan dapat mempercepat proses perizinan dan mempermudah investasi.
Dengan semakin mudahnya proses perizinan, diharapkan akan ada peningkatan investasi di Papua Barat yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat.
Langkah-langkah konkret yang diambil oleh pemerintah dalam mengembangkan Papua, baik di bidang pariwisata maupun ekonomi kreatif, merupakan upaya penting dalam mewujudkan keadilan sosial yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia.
Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat lokal harus terus diperkuat untuk memastikan bahwa manfaat dari pembangunan ini dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Dengan komitmen yang kuat dan kerja sama yang sinergis, Papua dapat berkembang menjadi salah satu wilayah yang makmur dan sejahtera, menjadi bagian tak terpisahkan dari kemajuan bangsa Indonesia.
*) Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih (Uncen)
