Oleh : Rizky Pratama )*
Badan Pengawas Pemilu dan penyelenggara Pilkada lainnya diharapkan dapat terus meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan Pilkada 2024 agar berlangsung bersih dan jujur. Tak hanya itu, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan diimbau untuk berperan aktif dalam mengawal proses demokrasi ini. Dengan integritas dan transparansi, kita bisa bersama-sama mewujudkan pemilihan yang adil dan bebas dari kecurangan.
Pada Pilkada yang akan berlangsung pada November 2024, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Tengah, Satriadi, menegaskan komitmen Bawaslu untuk mencegah pelanggaran. Dalam sebuah diskusi publik yang digelar bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalteng, Satriadi menguraikan berbagai potensi kecurangan yang perlu diantisipasi. Salah satu fokus utama adalah menjaga netralitas TNI dan Polri, yang sering kali menjadi sorotan dalam setiap pemilu.
Meski dihadapkan pada tantangan keterbatasan personel, Bawaslu di tingkat kabupaten dan kota harus tetap siap mengawal jalannya Pilkada 2024. Kesiapan ini adalah bukti dedikasi Bawaslu dalam menjaga keadilan dan kejujuran dalam proses pemilihan kepala daerah. Satriadi menekankan pentingnya sinergi antara Bawaslu dan masyarakat untuk mencegah dan menindak tegas setiap pelanggaran yang terjadi.
Sekretaris Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Kristiani Aleksius Ceca, menambahkan bahwa transparansi adalah kunci untuk melahirkan pemimpin yang memahami kebutuhan masyarakat. Dengan transparansi, masyarakat dapat mengetahui calon pemimpin yang benar-benar berkomitmen untuk membawa perubahan positif.
Kristiani berharap Pilkada 2024 dapat menjadi momentum untuk memilih pemimpin yang mampu memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat di daerah mereka.
Di Bali, Bawaslu Kota Denpasar mengajak Panitia Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) yang baru dilantik untuk menjalankan tugas dengan penuh integritas dan profesionalisme. Ketua Bawaslu Kota Denpasar, I Putu Hardy Sarjana, menekankan pentingnya peran PKD dalam memastikan kelancaran, kejujuran, dan keadilan dalam setiap tahap pemilihan kepala daerah.
Hardy mengajak seluruh PKD untuk meningkatkan kapasitas dan pengetahuan mereka melalui edukasi dan pelatihan, sehingga dapat menghadapi setiap tantangan dengan bijaksana dan tanggap.
Selain itu, Hardy juga mengingatkan pentingnya integritas sebagai pondasi utama kepercayaan publik. Dengan integritas, setiap petugas pengawas dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan memberikan kontribusi yang berarti bagi kemajuan demokrasi. Semangat, kebersamaan, dan kolaborasi adalah kunci untuk mewujudkan Pilkada yang bersih, jujur, dan adil di Kota Denpasar.
Di Pesisir Barat, Lampung, Bawaslu setempat memperkuat pengawasan terhadap proses pemutakhiran data pemilih. Ketua Bawaslu Pesisir Barat, Abd Kodrat, menjelaskan bahwa pengawasan ini bertujuan untuk memastikan tahapan pemutakhiran data pemilih berjalan sesuai ketentuan dan menjamin hak pilih masyarakat.
Dengan menginstruksikan jajarannya untuk melakukan pengawasan melekat di setiap kecamatan, Bawaslu Pesisir Barat berupaya mengantisipasi berbagai potensi masalah, seperti data pemilih ganda atau pemilih yang tidak memenuhi syarat.
Kodrat juga mengajak partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pemutakhiran data pemilih. Masyarakat diimbau untuk melaporkan jika menemukan kejanggalan atau ketidaksesuaian dalam data pemilih di lingkungannya.
Kerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesisir Barat dilakukan untuk verifikasi dan validasi data secara cermat, sehingga potensi masalah yang bisa mengganggu jalannya pemilihan dapat diminimalisir.
Lebih jauh, Bawaslu Pesisir Barat berkomitmen menjaga integritas pemilu dengan pengawasan ketat dan transparan. Semua laporan yang masuk akan ditindaklanjuti dengan serius. Pengawasan yang intensif diharapkan dapat menciptakan pemilu yang bersih, jujur, dan adil, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di Indonesia.
Di Sulawesi Tengah, Bawaslu menyoroti peran penting jurnalis dan media massa dalam menyajikan informasi terkait Pilkada serentak 2024. Kepala Sekretariat Bawaslu Sulteng, Anayanthy Sovianita, menekankan bahwa media memiliki peran strategis dalam memberikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Konsolidasi media pada momentum Pilkada diperlukan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, serta mengawasi penyelenggaraan Pilkada.
Media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menangkal informasi hoaks dan membantu meningkatkan partisipasi pemilih. Konsolidasi media dilakukan untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi publik terkait pelaksanaan Pilkada.
Dengan dukungan dari media massa, Bawaslu berharap setiap tahapan pemilihan dapat diawasi dengan baik, sehingga Pilkada 2024 berjalan lancar dan demokratis.
Menjelang puncak pesta demokrasi pada 27 November 2024, Bawaslu dan KPU sebagai penyelenggara teknis melakukan berbagai tahapan yang memiliki potensi pelanggaran. Oleh karena itu, partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat sangat dibutuhkan untuk mengawal setiap tahapan pemilihan. Dengan kerja keras, kesungguhan, dan dedikasi semua pihak, Pilkada 2024 dapat menjadi ajang demokrasi yang bersih, jujur, dan adil.
Bawaslu di seluruh Indonesia terus berupaya meningkatkan pengawasan demi terwujudnya Pilkada yang bersih dan jujur. Partisipasi aktif dari masyarakat, jurnalis, dan media massa sangat diperlukan dalam mengawal setiap tahapan pemilihan.
Dengan integritas, profesionalisme, dan kerja sama yang baik, kita dapat bersama-sama mewujudkan pemilihan kepala daerah yang adil dan demokratis. Mari kita jadikan Pilkada 2024 sebagai momentum untuk memilih pemimpin yang benar-benar memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
)* Penulis adalah kontributor Persada Institute
