Oleh: Terresia Oktavian
Indonesia akan menjadi tuan dalam gelaran event internasional Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP). Pelaksanaan IPPP kedua ini mulai dari 25-26 Juli 2024 di Jakarta. Persiapan tersebut telah dilakukan secara matang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). DPR RI secara resmi dan penuh kesungguhan telah siap untuk menjadi insiator sekaligus tuan rumah perhelatan besar Sidang Kedua Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership.
Kesiapan Indonesia dalam menggelar event internasional ditandai dengan adanya pengibaran bendera-bendera peserta IPPP. Sebagaimana dilakukan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI dalam melakukan pengibaran bendera dari 16 Negara Pasifik di halaman depan gedung DPR RI, pada Selasa (16/7/2024) silam.
Sejumlah negara yang telah menyatakan siap mengikuti pertemuan tersebut antara lain mulai dari Cook Islands, Micronesia, Fiji, Indonesia, Kiribati, Marshall Islands, Nauru, Niue, Palau, Papua Nugini, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, Vanuatu serta teritori Prancis French Polynesia, hingga Kaledonia Baru.
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menjelaskan, pengibaran bendera ini menandakan kesiapan DPR RI di mana Tahun 2024 merupakan kali kedua Sidang IPPP dilaksanakan sejak Sidang IPPP pertama di tahun 2018. Dengan semangat dan komitmen tinggi, Indonesia melakukan segala persiapan yang dibutuhkan dalam penerimaan kedatangan delegasi negara-negara Pasifik di Sidang Kedua IPPP.
Sidang kedua IPPP saat ini mengusung tema Partnership for Prosperity: Fostering Regional Connectivity and Inclusive Development. Sidang ini juga akan menghantarkan para delegasi mengunjungi Gedung DPR RI. Selain tema utama, petermuaan tersebut akan membahas dua isu strategis adalah terkait bagaimana menghubungkan laut dengan komunitas masyarakatnya dan kedua adalah bagaimana membuka potensi maritim. Isu lain yang tidak kalah penting terkait dengan peran perempuan dapat memanfaatkan pembangunan ekonomi di kawasan pasifik. Isu-isu yang dibahas pada pertemuan tersebut sangat mengena bagi mereka yang hidup kawasan negara-negara pasifik.
Forum ini sangat penting karena akan membuka dialog dan komunikasi sesama negara yang berada di kawasan pasifik. Indonesia negara yang memiliki kawasan kepulauannya bersentuhan dengan dua samudera punya posisi yang penting dalam isu geopolitik kawasan ini. Forum menjadi momentum Indonesia dan seluruh negara-negara Pasific bisa membangun konektivitas regional yang inklusif.
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fadli Zon menjabarkan, bahwa forum ini pertama kali dilaksanakan pada tahun 2018. Tetapi karena terjadi pandemi Covid-19 IPPP tidak bisa dilaksanakan, sementara pada tahun 2022 DPR RI sedang menjadi tuan rumah IPU.
Dialog sangat penting untuk dilakukan ditengah meningkatnya tantangan keamanan global. Sebagai penyelenggara Indonesia memiliki peran yang strategis untuk memastikan perdamaian, kesejahteraan dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik. Indonesia juga harus mampu memperjuangkan kepentingan nasional di event internasional saat ini.
Sedangkan Kepala Biro KSAP dan Organisasi Internasional Setjen DPR RI Endah Tjahjani Dwirini dalam wawancara di TVR Parlemen menyampaikan Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) adalah inisiatif diplomasi DPR RI untuk melibatkan parlemen-parlemen negara-negara kepulauan yang selama ini belum banyak di eksplor.
Indonesia melakukan pertemuan ini pada tahun 2018. Pertemuan semacam ini menjadi kesempatan yang ditunggu oleh negara-negara pasifif karena mereka memiliki kepentingan yang sama. Sejak awal pertemuan IPPP akan dilaksanakan secara berkelanjutan. Indonesia sebagai inisiator dalam forum pertemuan IPPP karena Indonesia sebagai bagian dari kepulauan Pasifik.
Sebagai negara yang saling berdekatan memiliki peluang dan tantangan yang sama, sehingga perlu ada kesamaan dalam menyikapi perkembangan geopolitik dikawasan. Oleh karena itu penting kiranya Indonesia bisa memainkan peran dalam membangun ketahanan maritim di seluruh kawasan pasifik. Kemampuan Indonesia menginisiasi dan menjembati pertemuan seluruh negara-negara kawasan pasifik patut diapresiasi.
Kegigihan Indonesia mempertemukan parlemen negara-negara kawasan tidak lepas dari kepentingan nasional. Terdapat kesamaan kondisi geografis sebagai negara kepulauan memiliki tingkat ancaman yang hampir sama disetiap negara-negara kawasan. Oleh karena itu sangat pantas isu-isu dikawasan pasifik terus mengeksplor agar memberikan pemahaman yang sama antar negara-negara kawasan terkait potensi ancaman yang dapat muncul kedepan, seperti halnya isu-isu Papua.
Indonesia memiliki kepentingan untuk menjadikan kawasan yang aman damai, menjadikan kawasan Pasifik yang bisa menjadi tumbuh kembang dengan baik dan menarik bagi dunia internasional.
Sidang ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama, hubungan/ engagement antara Indonesia dengan negara tetangganya di kawasan Asia-Pasific. Gelaran sidang internasional ini dapat menjadi momentum manis, hal ini juga sekaligus untuk membuktikan bahwa Indonesia menjadi negara yang mampu menyatukan perspektif ancaman dan tantangan yang terjadi di seluruh kawasan pasific. Sidang parlemen internasional ini sekaligus bisa untuk membuktikan bagaimana Indonesia berhasil membangun kawasan Indonesia Timur.
Seluruh isu-isu yang dibahas dalam forum tersebut menjadi peluang dan tantangan bagi seluruh negara-negara di kawasan, sehingga hal ini menjadi sangat penting bagaimana seluruh negara-negara nantinya bisa memberikan informasi-informasi sharing permasalahan. Diharapkan dapat menemukan solusi dalam menghadapi ancaman dan tantangan, sehingga memiliki persepektif yang dalam menyelesaikan permasalah yang ada di kawasan pasifik.
Terselenggaranya IPPP menjadi momentum penting, bukan hanya bagi DPR, tetapi juga bagi masyarakat, karena mereka memiliki harapan besar seluruh negara kawasan pasifik bisa menciptakan situasi yang kondusif tidak provokatif dalam melihat isu-isu lokal di masing-masing negara.
Pertemuan ini menjadi legasi yang baik bagi DPR sebelum DPR RI periode 2019-2024 akan mengakhiri masa jabatan pada Oktober 2024 mendatang.
Penulis adalah Pemerhati Isu-Isu Internasional
