Jakarta – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen kuat dalam mempercepat pertumbuhan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Dengan berbagai kebijakan baru yang menyasar pembiayaan dan perlindungan UMKM, pemerintah optimis mampu mengangkat potensi UMKM agar lebih berdaya saing dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa salah satu kebijakan strategis yang diterapkan adalah penghapusan buku dan tagihan kredit bermasalah bagi UMKM, terutama bagi petani dan nelayan yang selama ini kesulitan mengakses perbankan karena riwayat kredit.
“Jika tidak ada kebijakan ini, mereka yang memiliki kredit bermasalah akan tercatat di database Kementerian Keuangan dan tidak bisa mendapatkan fasilitas perbankan. Kebijakan ini bagaikan moratorium bagi mereka yang terdampak kredit bermasalah, sehingga akses perbankan bisa kembali terbuka,” kata Airlangga.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tengah dirumuskan untuk mengatur teknis pelaksanaan kebijakan ini. Kebijakan ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang didukung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Akses pembiayaan bagi UMKM sangat penting untuk ketahanan ekonomi. Dengan adanya RPP, diharapkan penghapusan buku dan tagih kredit bisa lebih jelas dan bermanfaat,” ujar Dian.
Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI, Siti Mukaromah, menyebutkan bahwa pemerintahan Prabowo mendorong pemisahan Kementerian Koperasi dengan Kementerian UMKM untuk memastikan fokus yang lebih intensif pada pengembangan UMKM. Pemisahan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mempercepat pertumbuhan UMKM.
“Sinergi ini menciptakan iklim usaha yang positif bagi UMKM, didukung dengan komitmen regulasi yang berpihak pada UMKM serta pendampingan intensif,” ucap Siti.
Kebijakan pemerintah diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan yang dihadapi UMKM, seperti akses permodalan, inovasi, dan pemasaran. ASEAN Investment Report 2022 mencatat sekitar 65,5 juta UMKM di Indonesia yang berkontribusi sebesar 60 persen terhadap PDB dan menyerap 97 persen dari total tenaga kerja. Dengan adanya kebijakan ini, Presiden Prabowo berharap sektor UMKM mampu naik kelas dan menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia yang lebih kuat dan tangguh.
Upaya pemerintah dalam mengembangkan UMKM diharapkan mampu memperkuat perekonomian nasional dan membuka lapangan kerja baru. Optimisme ini diharapkan menjadi awal dari masa depan yang lebih cerah bagi UMKM Indonesia.