JAKARTA – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur merupakan salah satu bukti konkret dari komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam menciptakan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.
IKN, yang akan menjadi pusat pemerintahan baru, dirancang untuk mendistribusikan pembangunan secara lebih merata ke berbagai wilayah di Tanah Air.
Tahap kedua pembangunan IKN telah direncanakan untuk periode 2025-2029, menunjukkan visi jangka panjang pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.
Menurut Laura, Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, tujuan utama pembangunan IKN adalah menciptakan fasilitas kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat, sekaligus mewujudkan kota ramah lingkungan dengan kualitas hidup yang lebih tinggi.
“Visinya adalah untuk membangun Indonesia yang lebih kompetitif dan menciptakan kehidupan sosial yang lebih adil,” ujar Laura.
Ia juga menambahkan bahwa IKN dirancang sebagai green city dengan ruang terbuka hijau yang luas, memberikan contoh nyata transformasi berkelanjutan di Indonesia.
Tidak hanya berfungsi sebagai pusat pemerintahan baru, IKN juga diharapkan menjadi motor penggerak pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia. Sarman Simanjorang, Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Asosiasi Pengusaha Indonesia, menilai bahwa pembangunan IKN akan mempercepat distribusi pembangunan ekonomi ke berbagai daerah.
“Pembangunan ini menunjukkan bahwa pembangunan tidak lagi terpusat di Jawa, tetapi telah menjangkau seluruh pelosok negeri,” ungkap Buchari, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia.
Dengan infrastruktur modern dan konsep kota hijau, IKN diharapkan menjadi contoh pembangunan berkelanjutan yang dapat diadopsi oleh daerah lain di Indonesia.
Selain itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa Presiden Prabowo bertekad untuk mempercepat proses pembangunan IKN.
“Tujuannya adalah dalam empat hingga lima tahun ke depan, IKN sudah bisa beroperasi sepenuhnya sebagai pusat pemerintahan yang baru. Ini yang menjadi harapan Presiden Prabowo,” jelas AHY.
Ia juga menekankan pentingnya percepatan pembangunan sarana dan prasarana seperti gedung legislatif, yudikatif, dan fasilitas pendukung untuk para pejabat serta Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan bertugas di sana.
“Ini bukan hanya mencakup kantor, tetapi juga fasilitas perumahan untuk ASN dan warga yang akan memulai operasional IKN di masa depan,” tambah AHY.[*]